KABUPATEN BANDUNG – BN,
Pemerintah Kecamatan Nagreg menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Aula Kecamatan Nagreg (11/2/2026). Kegiatan ini menjadi forum bersama untuk membahas usulan dan arah pembangunan Kecamatan Nagreg ke depan.
Musrenbang dihadiri unsur pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, serta anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4. Dari 7 anggota DPRD Dapil 4, lima di antaranya hadir dan mengikuti jalannya pembahasan.
Camat Nagreg Perdana Firmansyah.S.STP menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 dihadapkan pada penurunan pagu anggaran akibat penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Kabupaten Bandung.
“Meski anggaran mengalami penurunan, kami tetap berkomitmen melaksanakan pembangunan sesuai skala prioritas dan kebutuhan masyarakat,” ujar Camat Nagreg.
Ia menambahkan, program pembangunan tetap diarahkan pada peningkatan daya saing daerah, dengan prioritas pada pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi.
“Perencanaan pembangunan harus melalui Musrenbang, dimulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Aspirasi masyarakat inilah yang menjadi dasar penyusunan program pembangunan tahun 2027,” katanya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran perlu disikapi dengan kolaborasi lintas sektor. “Pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga dapat didukung melalui program lintas sektor, serta dukungan pemerintah pusat dan provinsi,” tambahnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung, menekankan pentingnya ketepatan dalam menentukan program prioritas di tengah keterbatasan anggaran.
“Dengan anggaran yang terbatas, program yang direncanakan harus benar-benar diprioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar .nya.
Dengan adanya kebutuhan mendasar di wilayah Nagreg khususnya di sektor infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pertanian. Selain itu, ia juga menyinggung kondisi Nagreg sebagai wilayah rawan bencana.
“Beberapa desa terdampak longsor akibat tingginya curah hujan. Penanganan sudah dilakukan, namun ke depan perlu langkah mitigasi yang lebih berkelanjutan,” katanya.
Juga mendorong upaya mitigasi bencana melalui pembangunan tembok penahan tanah(TPT), perbaikan drainase, serta penanaman kembali pohon di wilayah rawan longsor.Berharap Musrenbang benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Kami berharap Musrenbang ini menjadi patokan dalam penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2027 agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung bersama pemerintah daerah telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait Transfer Keuangan Daerah.
“Mudah-mudahan melalui evaluasi yang dilakukan, alokasi TKD ke depan bisa lebih optimal dan tidak kembali mengalami penurunan,” pungkasnya. (Gun)
