Garut, Binpers09 – Dugaan ketidaktransparanan dan mandeknya program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Maripari, Kecamatan Sukawening, mencuat setelah tim investigasi melakukan klarifikasi langsung ke lapangan.
Fakta yang ditemukan memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen transparansi dan etika pejabat publik di desa tersebut. Pada kunjungan ke kantor desa, tim hanya bertemu dengan Sekretaris Desa (Sekdes).
Dalam wawancara terkait APBDes 2025, tercatat anggaran untuk Bumdes hanya sebesar Rp 15 juta.
Ketika dikonfirmasi, Sekdes beralasan bahwa data tersebut “belum diubah”, meski prinsip keterbukaan informasi publik mewajibkan pemerintah desa memberikan data akurat kepada masyarakat.
Pernyataan itu memicu kecurigaan bahwa masyarakat selama ini berisiko terus dibohongi terkait penggunaan anggaran pemerintah desa.
Saat ditanya lebih lanjut, Sekdes menyampaikan bahwa Bumdes di Desa Maripari saat ini masih dalam proses pembentukan baru, sementara Bumdes sebelumnya tidak berjalan.
Kantor Bumdes pun, setelah dicek langsung, tampak kosong tanpa aktivitas maupun fasilitas pendukung. Ironisnya, Desa Maripari sejatinya diharapkan menjadi contoh bagi desa lain di Kecamatan Sukawening karena Kepala Desanya menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) tingkat kecamatan.
Nama resmi Bumdes, menurut Sekdes, adalah “Bumdes Sinar Harapan Maripari”. Namun hingga kini, komunikasi dengan Ketua Bumdes belum pernah terjalin, bahkan nomor teleponnya pun tidak diketahui Sekdes.
Kondisi ini menambah kejanggalan sekaligus mempertajam dugaan bahwa ada upaya menutup-nutupi informasi terkait program tersebut.
Tidak hanya masalah anggaran, tim juga menemukan catatan lain yang mengganggu: pengakuan warga terkait persoalan moral pribadi pejabat publik desa yang hingga kini tak pernah dijawab atau diklarifikasi, meski peristiwa itu sudah berlangsung beberapa bulan.
Sebagai pejabat publik, etika dan tanggung jawab moral seharusnya melekat, termasuk dalam menjawab pertanyaan dan kritik warga.
Mandeknya Bumdes, minimnya transparansi, dan bungkamnya pihak-pihak terkait semakin meruntuhkan kepercayaan masyarakat.
Publik menuntut kejelasan: bagaimana sesungguhnya kondisi keuangan dan pengelolaan Bumdes Maripari, serta mengapa komunikasi dengan Ketua Bumdes nyaris mustahil dilakukan? Hingga berita ini diturunkan, Ketua Bumdes dan pihak desa belum memberikan klarifikasi resmi, sementara dugaan adanya pembiaran terus membayangi. (Ida Parida)
