Garut, Binpers09.com – Suasana pemerintahan Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, tengah berguncang. Bukan hanya soal dana insentif RT dan RW yang tak kunjung cair, tetapi juga keberadaan pejabat desa yang berdomisili di luar wilayah, hingga kabar miring soal hubungan pribadi yang mencoreng wibawa pemerintahan desa.
Kisruh bermula dari keluhan sejumlah ketua RT dan RW yang mengaku tidak menerima insentif sejak April hingga Agustus 2025. Mereka menuding hak tersebut terhambat di tingkat pemerintahan desa.
Menindaklanjuti laporan warga, tim Garut Binpres mendatangi Kantor Desa Cilawu. Bendahara desa menyatakan bahwa dana insentif telah diserahkan kepada Enung, Kasi Pemerintahan Desa Cilawu.
Saat dimintai penjelasan, Enung mengakui hal itu, dan menambahkan bahwa pembagian insentif di Desa Cilawu dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Namun, prosedur yang berlaku mengatur bahwa siltap (penghasilan tetap) perangkat desa, termasuk RT dan RW, mestinya dibayarkan setiap bulan. Hal ini memunculkan dugaan pelanggaran administratif yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Belum selesai soal insentif, perhatian publik tertuju pada posisi Ketua BUMDes Cilawu yang ternyata berdomisili di Desa Karya Mekar.
Aparat desa beralasan bahwa ketua BUMDes sedang berada di Purwakarta. Fakta domisili di luar wilayah menimbulkan tanda tanya besar: bagaimana seseorang yang bukan warga desa bisa memimpin lembaga strategis desa?
Tim kemudian menelusuri keberadaan Ketua BUMDes hingga ke Karya Mekar. Saat mendatangi rumahnya, ketua BUMDes tiba-tiba muncul dan langsung menemui tim, seolah ada pihak yang memberi peringatan terlebih dahulu. Gerak-gerik ini memicu dugaan adanya upaya mengendalikan informasi.
Situasi kian rumit ketika beredar isu dari warga tentang dugaan perselingkuhan antara Ketua BUMDes dan Sekretaris Desa Cilawu. Salah satu pihak bahkan mengaku pernah menegur Sekdes terkait kabar tersebut.
Saat dikonfirmasi, Kasi Pemerintahan Kecamatan Cilawu mengakui bahwa dirinya pernah mendengar kabar itu.
“Betul saya dengar, tapi itu urusan pribadi,” ujarnya. Meski demikian, ia berjanji akan menyampaikan laporan ke Camat Cilawu.
Bagi warga, ini bukan kali pertama pemerintahan Desa Cilawu bermasalah. Minimnya kehadiran kepala desa di kantor dan ketiadaan respons terhadap keluhan masyarakat menjadi sorotan utama.
Bahkan, dinilai tidak ada tindak lanjut dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Inspektorat, maupun aparat penegak hukum terkait masalah yang sudah berulang kali disuarakan warga.
“Dari dulu banyak keluhan, tapi tidak pernah direspons. Kades pun jarang ada di desa,” ujar salah seorang tokoh warga yang enggan disebutkan namanya.
Kasus Desa Cilawu memperlihatkan kombinasi persoalan administratif, etika jabatan, dan integritas aparatur. Tanpa penanganan tegas, situasi ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Kini, mata publik tertuju pada langkah Camat Cilawu, DPMD, dan Inspektorat.
Apakah akan ada audit menyeluruh dan tindakan tegas, atau justru kisruh ini kembali tenggelam seperti kasus-kasus sebelumnya?.(Iwan Setiawan)
