Garut, BN – 15 Juni 2024 – Hari Jum’at tanggal 14 bulan Juni 2024, menjadi saksi dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh anggota Forum Aksi Guru (Fagar) se-Kabupaten Garut di depan gedung DPRD Kabupaten Garut. Demonstrasi ini bertujuan untuk menuntut peningkatan kuota Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P3K), dengan kuota yang diminta sebanyak 2000 untuk P3K dan 1800 untuk Tenaga Kependidikan.
Pukul 09.00 pagi kemarin, para anggota Fagar berkumpul di simpang lima untuk memulai aksi demo berjalan menuju gedung DPRD Kabupaten Garut. Sesampainya di sana, mereka melakukan orasi damai untuk menarik perhatian para pemimpin daerah agar mendengar tuntutan mereka.
Proses audiensi yang dijadwalkan pada pukul 15.00 sempat mengalami keterlambatan karena Sidang Paripurna yang semestinya dimulai pukul 14.00 baru dimulai pada pukul 14.30. Meskipun demikian, pada pukul 16.30, perwakilan dari Fagar berhasil diterima dalam audiensi oleh pemerintah daerah, meskipun hanya diwakili oleh 10 orang dari 52 anggota yang seharusnya.
Namun, suasana menjadi tegang saat Ketua DPRD Kabupaten Garut meninggalkan ruangan audiensi di tengah proses, yang memicu reaksi emosional dari anggota Fagar, khususnya para ibu guru, yang menghadang Ketua DPRD hingga ke luar gedung. Insiden tersebut sempat menimbulkan ketegangan di lapangan, namun keamanan tetap terjaga berkat kehadiran polisi dan Satpol PP.
Dalam proses audiensi, pemerintah daerah tetap pada pendiriannya untuk menetapkan kuota P3K sebanyak 600, dengan alasan terkendala anggaran. Meskipun demikian, setelah beberapa kali perundingan, pada pukul 23.00 akhirnya tercapai kesepakatan bahwa para anggota Fagar yang tidak lolos kategori Ruang Talenta Guru (RTG) akan tetap mendapatkan NIP dan SK dengan gaji tetap dari dana BOS, serta diberikan insentif minimal Rp 1.000.000 per bulan, menggantikan insentif sebelumnya sebesar Rp 300 per bulan.
Kesepakatan ini diumumkan kembali kepada seluruh anggota Fagar setelah proses negosiasi yang panjang dan melelahkan, sebagai hasil dari upaya bersama untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak terkait.
