Garut -BN Aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di Desa Sirna Bakti, Garut, ketika ratusan warga, termasuk tokoh masyarakat, berbondong-bondong menuju kantor desa. Mereka datang dengan satu tujuan: menuntut kepala desa mundur dari jabatannya akibat dugaan penyimpangan anggaran yang merugikan masyarakat. Suasana di sekitar kantor desa semakin tegang ketika pihak aparat penegak hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kecamatan menjaga ketat lokasi tersebut.18 /9/2024 Warga merasa frustrasi setelah menyaksikan berbagai proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan diduga menyimpang dari peruntukannya. Aksi tersebut bukan hanya sekadar protes, melainkan bentuk kekecewaan mendalam terhadap pemerintahan desa yang dianggap tidak transparan dan tidak akuntaDugaan penyimpangan anggaran di Desa Sirna Bakti bermula sejak tahun 2022, ketika masyarakat mulai mempertanyakan penggunaan anggaran yang tidak jelas. Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pengadaan satu unit mobil siaga desa senilai Rp 230 juta. Namun, berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh warga, harga mobil tersebut hanya mencapai Rp 180 juta. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada kerugian negara sebesar Rp 50 juta, yang diduga disalahgunakan oleh kepala desa.Proyek lain yang juga menjadi fokus perhatian adalah program budidaya lele dan ketahanan pangan dengan anggaran Rp 260 juta. Dalam pelaksanaannya, realisasi hanya mencapai Rp 160 juta. Warga pun mempertanyakan ke mana perginya sisa anggaran sebesar Rp 100 juta yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.Tidak berhenti di situ, warga juga mempertanyakan penggunaan anggaran Rp 60 juta yang dialokasikan untuk pembangunan dapur. Alih-alih merealisasikan proyek tersebut, uang tersebut hanya digunakan untuk membeli kompor gas, sementara kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dapur tetap terbengkalai. Selain itu, program padat karya dengan anggaran Rp 40 juta hanya terealisasi dengan alokasi Rp 1 juta per RW, padahal terdapat 14 RW di desa tersebut.Satu lagi proyek yang memicu kemarahan warga adalah pembangunan jalan hotmix dengan anggaran Rp 500 juta pada tahun 2023. Proyek ini diklaim memiliki panjang 650 meter dan lebar 2,5 meter, namun berdasarkan pengukuran dan penilaian warga, realisasi tidak sesuai dengan regulasi anggaran. Uang yang digunakan untuk proyek tersebut ternyata kurang dari Rp 300 juta, sementara sisa anggaran tidak jelas penggunaannya.Tahun 2024, proyek drainase di RW 06 dengan anggaran Rp 115 juta pun menuai kritik. Dari anggaran tersebut, realisasi hanya mencapai 82 meter, dan ahli bangunan menilai bahwa perhitungan seharusnya hanya menghabiskan sekitar Rp 65 juta. Hal ini menambah daftar panjang dugaan penyimpangan yang membuat warga semakin marah dan merasa terabaikan.Dalam situasi tegang ini, pihak kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Garut hadir untuk mendengarkan tuntutan masyarakat. Mereka berjanji akan menyelidiki kasus ini dan memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran serta langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki situasi.
Namun, warga menginginkan tindakan tegas dan transparansi dari kepala desa. Mereka menuntut agar kepala desa mengundurkan diri demi kepentingan masyarakat dan agar anggaran desa dikelola dengan lebih baik dan akuntabel ke depannya.
Aksi ini merupakan cerminan dari suara masyarakat yang mendambakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Warga Sirna Bakti berharap agar peristiwa ini menjadi momentum untuk mendorong perubahan nyata dalam pengelolaan desa. Mereka menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara jelas kepada masyarakat.
Warga percaya bahwa keterbukaan dan akuntabilitas adalah hak mereka sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, mereka akan terus mengawasi penggunaan anggaran dan menuntut agar setiap proyek pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Skandal ini menjadi perhatian publik dan menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Masyarakat menanti langkah konkret dari pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini, serta tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penyimpangan. Semoga dengan adanya aksi ini, Desa Sirna Bakti bisa kembali ke jalur yang benar dan memberikan manfaat bagi seluruh warga.( Ida farida )
