Garut –BN
Berbagai permasalahan tengah menghantui salah satu kepala desa di Kabupaten Garut, mulai dari program ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menuai polemik, hingga isu perselingkuhan yang menggemparkan warga. BIN (Berita Investigasi Nasional) turut menyoroti kasus ini.
Terkait program BUMDes, sejumlah warga yang diwawancarai mengaku tidak tahu pasti tentang pelaksanaan program BUMDes TA 2025.
“Upami BUMDes nu ayenamah abdi te uninga pa, duka, sok taros ken tah kanu sanes, etamah urusan na RT RW. Mun anu tipayunmah leres aruninga basa ku ibu Kinkin mah, anu ayena mah duka, kantenan anggaran mah sabaraha sabarana te uninga”, (Kalau BUMDes yang sekarang saya tidak tahu, Pak, kurang tahu, coba tanyakan saja ke yang lain, itu urusannya RT RW. Kalau yang dulu, betul saya tahu waktu sama Ibu Kinkin, kalau yang sekarang tidak tahu, bahkan anggarannya berapa saja saya tidak tahu), ucap salah satu warga, Selasa (18-11-2025).
Kepala desa berinisial MH memberikan keterangan bahwa semua proses telah dilakukan melalui musyawarah, meskipun masih ada warga yang mengeluhkan tentang hal tersebut terkait BUMDes.
“Total keseluruhan itu Rp 230 lebih sedikit, kalo bidang yang pokok nya, yaitu jual beli gabah, dan ada keterlibatan unit unit yang ada di masyarakat, seperti di babakan jati tentang budidaya jamur, dan itu di jadikan dalam rangka usaha BUMDes,” tandasnya.
Secara terpisah, isu perselingkuhan antara kepala desa dengan warganya telah menjadi perbincangan hangat di wilayah desa tersebut. Dikabarkan, masalah ini telah diselesaikan melalui proses islah dan pemberian ganti rugi senilai 30 juta rupiah terhadap warga yang menjadi korban iming-iming jadi pegawai.
Isu perselingkuhan pejabat publik seperti kepala desa yang menimpa warganya, harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten Garut dan dinas sosial serta lembaga hak perempuan. Karena bagaimanapun cara penuntasannya, secara psikologis warga tersebut saat ini masih dalam trauma berat atas kejadian yang menimpanya.
Rentetan masalah ini tentu saja menjadi sorotan dan menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat. Diharapkan, pihak-pihak terkait dapat segera menindaklanjuti permasalahan ini secara transparan dan adil, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.dan bahakan ada slah satu menyuruh untuk membuat imb di thn berpaa sekarang masih belum ada dengan niminal 50 juta malah melibat kan orang lain yang dinas di pupr ( iwan /team )
